Kerawanan Peta Rawan Bencana dan Kesiapan Menghadapi Bencana

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) telah mengimbau daerah membuat sendiri peta rawan bencana. Pemetaan itu berguna untuk mengantisipasi dan evakuasi bila bencana datang.

"Kita harapkan tiap daerah punya produk-produk seperti pemetaan rawan bencana dan evakuasi sehingga bila bencana datang daerah bisa mengambil tindakan yang cepat. Jangan hanya bergantung kepada pusat," kata Kepala Bakorsurtanal R. W. Matindas. BAKOSURTANAL tidak melakukan pemetaan itu karena peta dasar rupa bumi yang diproduksi terbatas pada skala 1:25.000. Sedangkan untuk perencanaan antisipasi dan evakuasi bencana alam daerah diperlukan peta yang lebih detil yaitu skala 1:2.500, jelas Matindas.
Sejauh ini BAKOSURTANAL hanya bertugas membuat sistem standar agar sebuah peta yang dibuat oleh instansi tertentu mudah dimengerti oleh instansi lainnya.

Jenis Peta

Peta yang lazim disebut peta rawan bencana adalah peta tematik, artinya peta yang mengusung hanya satu atau beberapa tema. Ini berbeda dengan peta umum yang menyajikan kondisi topografi (seperti lokasi jalan, gunung, sungai, informasi ketinggian, dan tutupan lahan) dan batas administrasi (batas kecamatan atau kabupaten) yang biasa disebut peta rupa bumi (sebagai terjemahan dari topographic map). Peta rupa bumi biasanya dijadikan peta dasar bagi berbagai peta tematik yang dibuat secara spesifik untuk keperluan khusus.

Pembuatan peta rupa bumi menjadi tugas BAKOSURTANAL, ini adalah pekerjaan yang tidak akan pernah selesai. Peta dalam skala kecil sudah tersedia untuk wilayah Indonesia, bahkan BAKOSURTANAL telah meluncurkan produk peta skala 1 berbanding 1 juta yang dapat dimiliki publik secara gratis. Untuk skala lebih besar dengan tingkat informasi yang lebih rinci, harus diketahui dan diakui, belum seluruh Indonesia dapat dipetakan. Memang untuk Jawa, Bali, dan NTB, misalnya, skala dengan tingkat kedetailan 1:25.000 sudah tersedia, bahkan dalam versi digital. Kalaupun semua wilayah sudah terpetakan untuk tingkat skala tertentu, kondisi alam yang terus berubah menuntut pembaruan secara kontinu terhadap peta-peta yang ada.

Lemahnya Koordinasi
Pembuatan peta rawan bencana baru sering dibicarakan dan mulai dibuat setelah gempa dan tsunami Aceh akhir tahun 2004. Sebagai contoh, di situs web Bakornas PBP hanya ada dua peta rawan bencana yang ada: peta lokasi gunung berapi yang dibuat Departemen ESDM dan peta daerah rawan tsunami yang dibuat BAKOSURTANAL. Kita mengalami kerawanan peta rawan bencana dalam arti keberadaan peta-peta itu belum memadai.
Tidak hanya BAKOSURTANAL, beberapa lembaga lain seperti Lapan, departemen, dan universitas berlomba membuat peta semacam ini. Kurangnya jumlah peta rawan bencana adalah satu hal, tetapi masalah koordinasi adalah hal yang lebih rumit. Hingga kini belum ada ketegasan siapa yang berhak mengelola peta-peta tematik seperti ini. Seperti halnya bidang lain, ego-sektoral masih bermain sehingga jangankan untuk berbagi secara gratis, dengan membayar pun belum tentu peta-peta itu bisa diperoleh. Dalam hal ini Bakornas PBP semestinya melakukan peranannya yang lebih besar. Keterlambatan keseriusan pemerintah mengurusi lembaga ini, membuat kita kalang kabut menangani berbagai bencana yang terjadi. Perhatian pemerintah pun mulai diberikan setelah gempa dan tsunami Aceh.
Bakornas PBP seharusnya menjadi koordinator bagi lembaga-lembaga pembuat peta, menginventarisasi, dan mengatur sosialisasi peta-peta itu. Data BAKOSURTANAL mengandung segudang data spasial (keruangan), Lapan yang memiliki setumpuk citra satelit, Dephut yang memiliki peta informasi hutan, BMG bertugas memantau meteorologi dan geofisika, serta informasi lembaga-lembaga lain yang terkait bencana alam, seharusnya terdistribusi ke masyarakat melalui Bakornas PBP.

Peta Saja Tidak Cukup
Sosialisasi peta rawan bencana memang diperlukan, tetapi itu saja tidak cukup. Pertama, tingkat apresiasi masyarakat terhadap peta belum seperti di negara maju. Kemampuan masyarakat membaca dan mengekstrak informasi dari peta, mungkin masih jauh dari yang diharapkan. Pelajaran membaca peta, yang merupakan bagian geografi atau IPS, tidak terlalu mendapat perhatian di sekolah. Akibatnya, jika terjadi bencana, masyarakat tidak menggunakan peta. Itu terjadi karena masyarakat buta peta, dalam arti tidak terlalu memahami pentingnya sebuah peta.

Kedua, yang lebih penting adalah sosialisasi kesiapan menghadapi bencana. Jika kita tahu daerah kita rawan bencana, so what? Kesadaran bahwa kita ”hidup di tengah bencana” harus ditanamkan ke masyarakat. Mencontoh masyarakat Jepang yang wilayahnya rawan gempa dan tsunami misalnya, semua aktivitas pembangunan dan kehidupan di sana diarahkan dengan kesadaran akan bencana ini. Perencanaan pembangunan dan konstruksi bangunan disesuaikan dengan kemungkinan terjadinya gempa dan tsunami.

Belajar dari masyarakat Simeulue, Aceh, ketika gempa terjadi pada tahun 2004 lalu, dengan sistem peringatan dini tradisional yaitu smoong, masyarakat segera mengambil langkah penyelamatan untuk mengurangi dampak bencana. Ini menunjukkan, dalam penanganan bencana, manajemen, aturan dan mekanisme yang dipatuhi, ternyata lebih penting daripada teknologi yang digunakan. Adalah tugas pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk menciptakan smoong-smoong lain.

Kita bisa belajar dari negara lain seperti Amerika Serikat yang ancaman bencananya luar biasa dan bervariasi. Di pantai timur dan tenggara, badai selalu mengancam. Di wilayah tengah, tornado selalu muncul dari awal musim semi hingga awal musim gugur. Wilayah barat seperti California adalah labil secara tektonik sehingga rawan gempa. Di selatan, bahaya kebakaran hutan harus diwaspadai pada musim panas. Di sana sosialisasi bahwa bencana selalu mengancam terus dilakukan, dan yang amat efektif adalah dilakukan di sekolah-sekolah. Drill (latihan evakuasi kalau ada bencana) seperti fire drill (kalau ada kebakaran) dan tornado drill (untuk tornado) merupakan hal yang rutin dilakukan di sekolah-sekolah setiap semester. Persis seperti smoong yang senantiasa diceritakan masyarakat Simeulue secara turun-temurun.

Pesan agar informasi kerawanan bencana disebar ke masyarakat sudah sepatutnya didukung. Akan tetapi, itu harus dibarengi penyebaran informasi yang lebih gencar tentang tindakan apa yang harus diambil. Itulah langkah awal manajemen bencana yang diambil.

Oleh Ade Komara Mulyana

Sumber : www.bakosurtanal.go.id